0811 488 169

Kontak Kami Segera



Instagram

Berita

Law Firm Aloysius Renwarin > Berita (Page 2)

Tuding Koalisi Parpol Sudah dibayar, Nasdem Papua Akan Polisikan Malaikat !

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Menjawab Tudingan Malaikat, Partai Nasdem melalui Ketua Bantuan Hukum Partai Nasdem (Bahu) Papua Aloysius Renwarin SH meminta saudara Malaikat Tabuni mempertanggungjawabkan pernyataan di media online soal koalisi partai untuk pencalonan wakil Gubernur Papua. Dalam media online tersebut, saudara Malaikat Tabuni menyebutkan,” dalam koalisi Lukmen ini sudah dibayar lunas oleh gubernur ketika itu dan sudah ada dua nama yang muncul sehingga perlu segera berproses dan tidak mengulur -ulur waktu”. Koalisi partai yang mendukung pasangan Lukas – Klemen adalah partai Demokrat, Golongan Karya (Golkar), Nasional Demokrat (NasDem), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI),...

Continue reading

Malaikat Menuduh Koalisi Partai Dibayar, Partai Nasdem Papua Buat Laporan Polisi

JAYAPURA,wartaplus.com - Ketua Bantuan Hukum Partai Nasdem (Bahu) Papua Aloysius Renwarin SH  meminta saudara Malaikat Tabuni mempertanggungjawabkan  pernyataan di media online  soal koalisi partai untuk pencalonan wakil Gubernur Papua. Dalam media online  tersebut  saudara Malaikat Tabuni menyebutkan,” dalam koalisi Lukmen ini sudah dibayar lunas oleh gubernur ketika itu dan sudah ada dua nama yang  muncul sehingga perlu segera berproses dan tidak mengulur -ulur waktu”. https://www.ceposonline.com/2021/08/22/malaikat-angkat-bicara-minta-tim-koalisi-segera-tuntaskan-tugas/ Dan Partai Nasdem Papua membantah pernyataan  Malaikat Tabuni yang disampaikan di media online  Ceposonline.com yang telah kami copy dan cetak Ditegaskannya, koalisi partai merupakan partai politik pendukung pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal jilid II pada Pilkada 2018....

Continue reading

Sejumlah Pihak Minta Gubernur Tinjau Ulang Pergantian Direktur RSUD Jayapura

TIFFANEWS.COM – Sejumlah kalangan di Papua menyatakan sikap kecewanya dan mempertanyakan alasan Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH mengganti drg. Aloysius Giyai, M.Kes dari jabatannya sebagai Direktur RSUD Jayapura pada Jumat (20/08/2021). Sebab mereka menilai, kinerja Aloysius membenahi sektor kesehatan di Papua sangat bagus. Anggota Komisi V DPRP Papua, Nathan Pahabol, misalnya, menilai Gubernur Lukas Enembe keliru menganti jabatan Aloysius Giyai sebagai Direktur RSUD Jayapura secara tidak terhormat dan tanpa melalui prosedur yang lazim di bidang birokrasi pemerintahan. “Seharusnya dr. Aloysius diberi penghargaan dan penghormatan khusus. Itu dilihat dari kinerjanya yang terbukti sangat bagus. Ini tanpa dipanggil lebih dahulu, langsug diganti,” kata Nathan kepada...

Continue reading

Harus Ada Regulasi Khusus Penggunaan Dana Otsus

JAYAPURA (PB.COM)—Praktisi hukum di Papua, Aloysius Renwarin, SH.MH menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak mudah menuding ada indikasi korupsi di Papua. Sebab hingga saat ini, belum ada payung hukum yang tepat dalam hal pengaturan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pernyataan ini disampaikan Aloysius menyusul perseteruan Pemerintah Provinsi Papua dan KPK terkait insiden di Hotel Borobudur, 2 Februari 2019 yang berujung pada aksi saling lapor di Polda Metro Jaya. “Saya melihat sampai Otsus mau selesai ini, tak ada regulasi yang mengatur penggunaan dana Otsus secara baik. Selama ini acuannya hanya regulasi keuangan umum yang berlaku di seluruh Indonesia....

Continue reading

Pemilukada Pegubin, KPU Papua Didesak Eksekusi Rekomendasi Bawaslu RI

PAPUAinside.com, JAYAPURA—KPU RI, KPU Papua dan KPU Pegunungan Bintang (Pegubin) didesak segera mengeksekusi rekomendasi Bawaslu RI terhadap Paslon Nomor Urut 2, Constant Otemka—Decky Deal (CODE) dalam Pemilukada tahun 2020 di Pegubin. Pasalnya, Bawaslu RI telah menerbitkan  tujuh surat rekomendasi untuk mendiskualifikasi tujuh paslon dari tujuh daerah  yang berada di kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah), kabupaten Pegubin (Papua) dan kabupaten Kaur (Bengkulu), karena melanggar Pasal 71 ayat 2. Sedangkan, paslon di kabupaten Ogan Ilir (Sumatera Selatan) dan Halmahera Utara (Maluku Utara) mendapatkan rekomendasi diskualifikasi, karena melanggar Pasal 71 ayat 3. Sementara, paslon di kabupaten Gorontalo dikenakan rekomendasi sanksi diskualifikasi karena melanggar Pasal 71 ayat...

Continue reading

Permohonan PAN di Papua Tidak Dapat Diterima

JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan permohonan Partai Amanat Nasional (PAN) yang teregistrasi dengan nomor perkara 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Tahun 2019 Provinsi Papua. “Amar putusan, mengadili…, dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Asmat 1 dan DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 tidak dapat diterima. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya,” ucap Ketua Pleno Hakim MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan, Jumat (9/8/2019), di Ruang Sidang Pleno MK. Pemohon mendalilkan bahwa di Dapil Asmat 1 di Kampung Fakan saat pencoblosan surat suara, terdapat surat suara dicoblos bukan di TPS melainkan...

Continue reading

Aloysius Renwarin : Selaku Petahana Costan Otemka Telah Lakukan Pelanggaran Pilkada

BogoPapua.net JAYAPURA –  Pengacara Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH, Magdalena Maturbongs, SH.,M.Hum, Slamet  Riyadi SH.,SM yang merupakan kuasa hukum dari pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pegunungan Bintang Nomor urut 2 (dua) atas nama Spei Yan Birdana, ST, M.SI dan Piter Kalakmabin, A.MD,  mengaku terus mengawal laporan mereka di Bawaslu Papua. Dibeberkan kuasa hukum kepada pers bahwa dasar pelaporan mereka yakni, 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; 2. Memperhatikan Pasal 71 Ayat (5) dalam hal Gubernur...

Continue reading

Hindarilah Ancaman Pilkada Serentak

oleh Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH A. Pilkada Damai dan Berintegritas Pilkada yang berlangsung aman dan damai adalah menjadi cita-cita kita bersama. Kita tidak menginginkan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Setiap warga negara bebas untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada, namun diharapkan untuk tetap menjaga kedamaian di daerah masing-masing. Seluruh lapisan masyarakat di Papua diharapkan untuk dapat menghindar konflik sosial akibat perbedaan pilihan politik di dalam Pilkada ini. Kita diajak untuk lebih dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi. Jangan mencederai pesta demokrasi kita dengan menimbulkan kericuhan sosial, jangan lagi kita menumpahkan darah dalam pesta demokrasi serentak ini. Pilkada yang aman dan damai juga sangat ditentukan oleh integritas dan independensi dari para penyelenggara,...

Continue reading

Kuasa Hukum AG Ingatkan Kasus Kliennya Masih Ditangani Polisi Semua Pihak Diminta Bijak

BP Com  JAKARTA – Tim Kuasa Hukum AG meminta semua pihak, baik pers, OKP, elemen masyarakat, dan publik agar lebih bijak menanggapi kasus tuduhan pemerkosaan yang dilakukan kliennya yang tengah ditangani di Polres Jakarta Selatan. Sebab hasil investigasi pihaknya membuktikan bahwa  pemerkosaan dan abuse sexual yang dituduhkan sebagaimana laporan AD, ibu korban tidak terbukti. Dalam rilis yang diterima redaksi  Senin malam (10/2/2020). Kuasa hukum juga menilai  informasi dan opini yang berkembang saat ini sudah bias interpretasi dan cenderung liar dalam pemberitaan. Apalagi hingga Senin (10/02/2020), pihak Polres Jakarta Selatan belum mengeluarkan pernyataan apapun sehubungan dengan hasil penyelidikannya atas laporan ini. “Jadi ini jelas...

Continue reading