0811 488 169

Kontak Kami Segera



Instagram

Author: webadmin

Law Firm Aloysius Renwarin > Articles posted by webadmin

Kuasa Hukum minta Polda Papua segera tindaklanjuti kasus kematian Yeremias Magai

Jayapura, Jubi – Kuasa hukum keluarga Yeremias Magai meminta Kepolisian Daerah (Polda) Papua segera menangani kasus kematian Yeremias, seorang katekis (pewarta) di Stasi Kristus Raja Damai, Keuskupan Timika, dan anggota Satuan Pamong Praja Kabupaten Nabire. Yeremias diduga tewas akibat penganiayaan dan penyiksaan oleh anggota Polres Nabire saat penyelidikan di ruang penyidik pada 3 September 2024, bertepatan dengan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Menurut Yustinus Butu, kuasa hukum keluarga, Yeremias Magai diduga dianiaya karena dituduh terlibat dalam pembunuhan seorang satpam bernama Supriyono (32), yang terjadi pada 23 Agustus 2024 di Pos Jaga CV Kurnia Jasa Mandiri, Distrik Nabire. Namun, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim hukum keluarga korban,...

Continue reading

Gugus Tugas Papua Pengurus Pusat Pemuda Katolik Mendesak Penegakan Keadilan Untuk Yeremias Magai

Pemudakatolik.or.id – Gugus Tugas Papua Pengurus Pusat Pemuda Katolik mendesak pihak berwenang untuk segera menindaklanjuti kasus kematian Yeremias Magai, yang diduga menjadi korban penyiksaan oleh anggota Polres Nabire. Kematian Yeremias, seorang katekis di Stasi Kristus Raja Damai Nabire dan anggota Satuan Pamong Praja Pemda Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, memicu keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat, terutama pemuda Katolik. “Kematian Yeremias adalah tragedi yang tidak boleh dibiarkan. Kami mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi yang transparan. Setiap pelanggaran hak asasi manusia harus diusut tuntas”,jelas Ketua Gugus Tugas Papua, Melkior NN Sitokdana, dalam pers rilis pada Sabtu (5/10/2024) Melkior menegaskan bahwa penyiksaan yang...

Continue reading

Tuding Koalisi Parpol Sudah dibayar, Nasdem Papua Akan Polisikan Malaikat !

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Menjawab Tudingan Malaikat, Partai Nasdem melalui Ketua Bantuan Hukum Partai Nasdem (Bahu) Papua Aloysius Renwarin SH meminta saudara Malaikat Tabuni mempertanggungjawabkan pernyataan di media online soal koalisi partai untuk pencalonan wakil Gubernur Papua. Dalam media online tersebut, saudara Malaikat Tabuni menyebutkan,” dalam koalisi Lukmen ini sudah dibayar lunas oleh gubernur ketika itu dan sudah ada dua nama yang muncul sehingga perlu segera berproses dan tidak mengulur -ulur waktu”. Koalisi partai yang mendukung pasangan Lukas – Klemen adalah partai Demokrat, Golongan Karya (Golkar), Nasional Demokrat (NasDem), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI),...

Continue reading

Malaikat Menuduh Koalisi Partai Dibayar, Partai Nasdem Papua Buat Laporan Polisi

JAYAPURA,wartaplus.com - Ketua Bantuan Hukum Partai Nasdem (Bahu) Papua Aloysius Renwarin SH  meminta saudara Malaikat Tabuni mempertanggungjawabkan  pernyataan di media online  soal koalisi partai untuk pencalonan wakil Gubernur Papua. Dalam media online  tersebut  saudara Malaikat Tabuni menyebutkan,” dalam koalisi Lukmen ini sudah dibayar lunas oleh gubernur ketika itu dan sudah ada dua nama yang  muncul sehingga perlu segera berproses dan tidak mengulur -ulur waktu”. https://www.ceposonline.com/2021/08/22/malaikat-angkat-bicara-minta-tim-koalisi-segera-tuntaskan-tugas/ Dan Partai Nasdem Papua membantah pernyataan  Malaikat Tabuni yang disampaikan di media online  Ceposonline.com yang telah kami copy dan cetak Ditegaskannya, koalisi partai merupakan partai politik pendukung pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal jilid II pada Pilkada 2018....

Continue reading

Sejumlah Pihak Minta Gubernur Tinjau Ulang Pergantian Direktur RSUD Jayapura

TIFFANEWS.COM – Sejumlah kalangan di Papua menyatakan sikap kecewanya dan mempertanyakan alasan Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH mengganti drg. Aloysius Giyai, M.Kes dari jabatannya sebagai Direktur RSUD Jayapura pada Jumat (20/08/2021). Sebab mereka menilai, kinerja Aloysius membenahi sektor kesehatan di Papua sangat bagus. Anggota Komisi V DPRP Papua, Nathan Pahabol, misalnya, menilai Gubernur Lukas Enembe keliru menganti jabatan Aloysius Giyai sebagai Direktur RSUD Jayapura secara tidak terhormat dan tanpa melalui prosedur yang lazim di bidang birokrasi pemerintahan. “Seharusnya dr. Aloysius diberi penghargaan dan penghormatan khusus. Itu dilihat dari kinerjanya yang terbukti sangat bagus. Ini tanpa dipanggil lebih dahulu, langsug diganti,” kata Nathan kepada...

Continue reading

Harus Ada Regulasi Khusus Penggunaan Dana Otsus

JAYAPURA (PB.COM)—Praktisi hukum di Papua, Aloysius Renwarin, SH.MH menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak mudah menuding ada indikasi korupsi di Papua. Sebab hingga saat ini, belum ada payung hukum yang tepat dalam hal pengaturan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pernyataan ini disampaikan Aloysius menyusul perseteruan Pemerintah Provinsi Papua dan KPK terkait insiden di Hotel Borobudur, 2 Februari 2019 yang berujung pada aksi saling lapor di Polda Metro Jaya. “Saya melihat sampai Otsus mau selesai ini, tak ada regulasi yang mengatur penggunaan dana Otsus secara baik. Selama ini acuannya hanya regulasi keuangan umum yang berlaku di seluruh Indonesia....

Continue reading

Pemilukada Pegubin, KPU Papua Didesak Eksekusi Rekomendasi Bawaslu RI

PAPUAinside.com, JAYAPURA—KPU RI, KPU Papua dan KPU Pegunungan Bintang (Pegubin) didesak segera mengeksekusi rekomendasi Bawaslu RI terhadap Paslon Nomor Urut 2, Constant Otemka—Decky Deal (CODE) dalam Pemilukada tahun 2020 di Pegubin. Pasalnya, Bawaslu RI telah menerbitkan  tujuh surat rekomendasi untuk mendiskualifikasi tujuh paslon dari tujuh daerah  yang berada di kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah), kabupaten Pegubin (Papua) dan kabupaten Kaur (Bengkulu), karena melanggar Pasal 71 ayat 2. Sedangkan, paslon di kabupaten Ogan Ilir (Sumatera Selatan) dan Halmahera Utara (Maluku Utara) mendapatkan rekomendasi diskualifikasi, karena melanggar Pasal 71 ayat 3. Sementara, paslon di kabupaten Gorontalo dikenakan rekomendasi sanksi diskualifikasi karena melanggar Pasal 71 ayat...

Continue reading

Permohonan PAN di Papua Tidak Dapat Diterima

JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan permohonan Partai Amanat Nasional (PAN) yang teregistrasi dengan nomor perkara 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Tahun 2019 Provinsi Papua. “Amar putusan, mengadili…, dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Asmat 1 dan DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 tidak dapat diterima. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya,” ucap Ketua Pleno Hakim MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan, Jumat (9/8/2019), di Ruang Sidang Pleno MK. Pemohon mendalilkan bahwa di Dapil Asmat 1 di Kampung Fakan saat pencoblosan surat suara, terdapat surat suara dicoblos bukan di TPS melainkan...

Continue reading

Aloysius Renwarin : Selaku Petahana Costan Otemka Telah Lakukan Pelanggaran Pilkada

BogoPapua.net JAYAPURA –  Pengacara Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH, Magdalena Maturbongs, SH.,M.Hum, Slamet  Riyadi SH.,SM yang merupakan kuasa hukum dari pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pegunungan Bintang Nomor urut 2 (dua) atas nama Spei Yan Birdana, ST, M.SI dan Piter Kalakmabin, A.MD,  mengaku terus mengawal laporan mereka di Bawaslu Papua. Dibeberkan kuasa hukum kepada pers bahwa dasar pelaporan mereka yakni, 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; 2. Memperhatikan Pasal 71 Ayat (5) dalam hal Gubernur...

Continue reading

Hindarilah Ancaman Pilkada Serentak

oleh Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH A. Pilkada Damai dan Berintegritas Pilkada yang berlangsung aman dan damai adalah menjadi cita-cita kita bersama. Kita tidak menginginkan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Setiap warga negara bebas untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada, namun diharapkan untuk tetap menjaga kedamaian di daerah masing-masing. Seluruh lapisan masyarakat di Papua diharapkan untuk dapat menghindar konflik sosial akibat perbedaan pilihan politik di dalam Pilkada ini. Kita diajak untuk lebih dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi. Jangan mencederai pesta demokrasi kita dengan menimbulkan kericuhan sosial, jangan lagi kita menumpahkan darah dalam pesta demokrasi serentak ini. Pilkada yang aman dan damai juga sangat ditentukan oleh integritas dan independensi dari para penyelenggara,...

Continue reading